Mataram NTB - Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa SIK MH., menjamin bahwa seluruh personel Polresta Mataram dan Polsek Jajaran yang terlibat dalam Pengamanan Aksi Unjuk rasa tidak akan bertindak kasar atau melanggar Standar Operasi jika Massa Aksi Melakukan Aksi Unjuk Rasa dengan Benar.
Hal ini dikatakan Kapolresta Mataram saat memimpin langsung Pasukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan Kelompok Mahasiswa di depan Gedung DPRD NTB, Senin (25/09/2023).
Diketahui bahwa hari ini Senin (25/09/2023) Sejumlah Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB.
Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di NTB tersebut mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Kota Mataram.
Pengamanan Aksi Unjuk Rasa tersebut dipimpin langsung Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa SIK MH., didampingi KabagOps Polresta Mataram, Kasat Samapta Polresta Mataram, serta sejumlah PJU Polresta Mataram.
Disela-sela pengamanan, Kapolresta Mataram kepada media mengatakan, bahwa sesuai peraturan, setiap aksi Unjuk Rasa harus diberikan pengawalan atau pengamanan untuk memastikan kegiatan unjuk rasa tersebut berjalan dengan benar.
"Ujuk Rasa yang benar itu adalah yang dilakukan dengan cara-cara yang tertib sesuai tata tertib Unjuk Rasa yang telah ada ketentuannya. Nah tugas kami selaku Pengamanan, memastikan itu berjalan dengan benar, "tegas Kapolresta Mataram.
Aksi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Mahasiswa diantaranya Gabungan BEM UMMAT, BEM Bumi Gora, BEM Unram, BEM Undikma, BEM Universitas 45 dan BEM Unizar dengan jumlah Massa Aksi kurang lebih 600 mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari 404 Personel Polresta Mataram dan Polsek Jajaran.
Berdasarkan informasi yang didapat dari Orasi yang dilakukan secara bergantian oleh para orator, Unjuk Rasa yang dilakukan guna meminta penjelasan terkait beberapa penyimpangan yang terjadi menurut data mahasiswa.
Menurutnya Lanjut Kapolresta, pada beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain menurut Orator belum sesuai dengan NTB GEMILANG. Selain itu di kritik pula dari sektor pertanian dimana menurut mahasiswa Indonesia sudah bergeser ke arah kapitalisme pertanian sehingga pada Massa Aksi meminta jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian meminta kepada pemerintah untuk menghentikan kapitalisasi pendidikan dan pembungkaman demokratisasi kampus.
"Beberapa hal tersebut yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Tugas kami sebagai pengamanan berada di lokasi ini untuk memastikan aksi ini berjalan sesuai tata cara Unjuk Rasa, "jelasnya.
Untuk petugas Pengamanan, Kapolresta Mataram telah menjamin bahwa para personelnya tidak akan bertindak diluar Standar Operasi dan bahkan Pria berpangkat Komisaris Besar ini memastikan bahwa anggotanya tidak ada yang berlaku kasar.
"Sebelum Menjalankan tugas, para personel melakukan Apel kesiapan. Untuk memastikan keadaan dan kesiapan personel serta memberikan arahan terkait tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dalam pengamanan tersebut, "tutupnya. (Adb)